Pertumbuhan ekonomi Indonesia ketika ini sangat berkembang pesat, setelah bangkit dari krisis moneter pada tahun 1998. pada perkembangannya, Industri Konstruksi adalah keliru satu aspek yg menunjang pesatnya pertumbuhan ekonomi tanah air. karena industri konstruksi menyerap tenaga kerja yang akbar, sumber daya yg besar sehingga mendorong perumbuhan ekonomi tanah air. sebagai buktinya, pada waktu krisis moneter saja, walaupun banyak perusahaan yang rol tikar, industri konstruksi lah yg mampu masih bertahan dan cepat pulih.Peraturan Jasa Konstruksi di Indonesia
Tahun 2012 ini industri konstruksi terus berkembang pesat seiring menggunakan perkembangan teknologi dan info. namun, perkembangan tadi tidak seiring dengan peningkatan kualitas dan kinerja yg menyangkut mutu, produk, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi serta efektifitas sumber daya yang dipakau, modal, teknologi, dsb yang disesiakan sang Penyedia Jasa Konstruksi. buat mengendalikan serta mengatur kinerja Penyedia Jasa Konstruksi serta meminimalkan kerugian bagi Pengguna Jasa Konstruksi serta agar penyelenggaraan aktivitas konstruksi lebih teratur dan terarah, maka Pemerintah RI mengeluarkan beberapa kebijakan berupa PERATURAN JASA KONSTRUKSI yg berkaitan dengan sektor konstruksi pada Indonesia. Daftar Peraturan Jasa Konstruksi tadi sebagai berikut:Peraturan Jasa Konstruksi di Indonesia
UNDANG UNDANG
Undang Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiPeraturan Jasa Konstruksi di Indonesia
UUJK No. 18 Tahun 1999 ini mengatur kontrak proyek konstruksi pada Indonesia terutama yang asal dananya dari berasal pemerintah/kas negara. UUJK mengatur korelasi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi mirip contohnya yg tertulis dalam UUJK No.18/1999 Pasal 22 ayat 2.
PERATURAN PEMERINTAH
Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pendukung atas peraturan jasa konstruksi yang tertulis pada UU Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999.
PP No. 28/2000 tentang perjuangan serta peran rakyat Jasa Konstruksi
PP No. 29/2000 wacana Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 30/2000 tentang Penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi
PERATURAN PRESIDEN
Keppres 80/2003 ihwal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Keppres 8/2006 Membahas Keppres 80/2003
PERATURAN MENTERI
Kepmen PU No. 339/2003 wacana Petunjuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
Kepmen PU No. 57/2004 ihwal baku serta pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
Kepmen PU No. 43/2007 wacana standar serta panduan Pengadaan Jasa Konstruksi
PERATURAN forum
Peraturan LPJK No. 11 A/2008 tentang registrasi perjuangan Jasa Pelaksana Konstruksi
semua Peraturan Jasa Konstruksi pada atas merupakan peraturan yg waktu ini digunakan serta merupakan dasar hukum penyelenggaraan aktivitas konstruksi pada membuat kontrak konstruksi. buat Mendownload Peraturan Jasa Konstruksi Indonesia, silahkan eksklusif saja klik tulisannya.
Baca Juga :
Pengertian dan Definisi Volume Pekerjaan